JATIMAREA.COM – Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) bakal diterapkan secara nasional setelah melalui tahap piloting di Kabupaten Banyuwangi. Atas keberhasilan tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani diminta pemerintah pusat untuk berbagi pengalaman dengan para kepala daerah se-Indonesia.
Sosialisasi nasional digelar secara hibrida dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (4/12/2025), oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP). Acara ini dihadiri Mendagri Tito Karnavian, Menpan RB Rini Widyantini, Menteri/Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy, Ketua KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Turut serta pula Sekjen Kemensos Robben Rico, Dirjen Teknologi Pemerintah Digital, perwakilan Bank Indonesia, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Total sekitar 900 peserta mengikuti kegiatan ini secara offline dan online.
Mendagri Tito menegaskan bahwa digitalisasi bansos bertujuan memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Keberhasilan Banyuwangi dalam uji coba pada 2025 menjadi dasar penerapan secara nasional pada 2026. “Kami minta kepada Bupati Banyuwangi untuk berbagi kepada seluruh pemerintah daerah agar siap melaksanakan piloting program tahun 2026,” ujar Tito, Jumat (5/12/2025).
Ketua KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan keberhasilan Banyuwangi tidak lepas dari kerja tim yang solid. Pemerintah daerah setempat menggerakkan kader dasawisma, lurah, kepala desa, camat, hingga kepala OPD sebagai agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk mempercepat proses pendaftaran masyarakat. “Keberhasilan di Banyuwangi sudah kami laporkan ke Presiden. Secara bertahap akan diterapkan ke 32 daerah dan diberlakukan nasional pada Oktober 2026,” ungkap Luhut.
Di hadapan peserta sosialisasi, Bupati Ipuk memaparkan langkah-langkah Banyuwangi selama menjalankan piloting program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Salah satu strategi utama adalah memperkuat pendekatan jemput bola. “Kami turun langsung ke masyarakat yang membutuhkan bansos untuk membantu proses pendaftarannya, terutama mereka yang kesulitan mendaftar secara digital atau tidak memiliki HP,” jelas Ipuk.
Banyuwangi mengerahkan ribuan agen Perlinsos Digital yang terdiri dari pendamping PKH, operator desa, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), kader dasawisma, camat, hingga lurah. “Pelibatan agen ini untuk mengatasi keterbatasan akses teknologi, terutama bagi lansia. Kami juga aktif mengomunikasikan program ini ke masyarakat agar tepat sasaran,” tambah Ipuk.
Ipuk menegaskan bahwa keberhasilan program bukan sekadar memenuhi target jumlah pendaftar, tetapi memastikan warga yang benar-benar membutuhkan dapat mendaftarkan diri. “Prinsip utamanya adalah memastikan masing-masing pribadi yang membutuhkan bisa terdata,” katanya.
Sekjen Kemensos Robben Rico mengapresiasi kinerja Pemkab Banyuwangi dalam mengawal piloting Perlinsos Digital. Ia menyebut proses input berjalan optimal. Pendaftaran yang berlangsung pada 18 September–15 Oktober mencapai 359 ribu orang, melampaui target awal sebesar 320 ribu. “Ini melampaui target awal,” ujar Robben. (LDC)
