JATIMAREA.COM – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi mengumumkan Daftar Peserta Sementara (DPS) Tahap I untuk perhelatan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama. Forum tertinggi organisasi NU tersebut dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Berdasarkan pengumuman tertanggal 1 Agustus 2026 yang disusun dari pemutakhiran data hingga 31 Juli 2026, tercatat sebanyak 501 kepengurusan NU telah masuk dalam DPS Tahap I. Rincian tersebut meliputi:
31 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU)
456 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU)
14 Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU)
Surat pengumuman resmi tersebut ditandatangani oleh Rais PBNU Prof. Mohammad Nuh, Katib Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori, Wakil Ketua Umum PBNU Dr. Amin Said Husni, dan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf.
Ruang Koreksi dan Jadwal DPS Tahap II
Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyampaikan bahwa PBNU memberikan kesempatan bagi seluruh struktur PWNU, PCNU, maupun PCINU untuk mencermati serta menyampaikan masukan atau koreksi data paling lambat 6 Agustus 2026.
“PBNU memberikan ruang kepada seluruh PWNU, PCNU, dan PCINU untuk mencermati dan menyampaikan koreksi apabila masih terdapat data yang perlu diperbaiki,” kata Gus Ipul di sela-sela memimpin rapat persiapan Muktamar di Pesantren Tambakberas, Jombang, Senin (3/8/2026).
Gus Ipul menjelaskan, seluruh masukan yang masuk akan menjadi dasar verifikasi ulang sebelum PBNU menetapkan dan mengumumkan DPS Tahap II pada 7 Agustus 2026. Langkah ini diambil guna menjamin transparansi serta akuntabilitas kepesertaan.
Komposisi Utusan: Setiap Kepengurusan Diwakili 4 Orang
Mengenai komposisi utusan resmi, PBNU telah menetapkan aturan baku. Setiap PWNU, PCNU, dan PCINU yang nantinya lolos verifikasi akhir akan diwakili oleh empat orang utusan, yaitu:
Rais
Katib
Ketua
Sekretaris
Gus Ipul menekankan pentingnya kerapian administrasi dalam menyambut forum permusyawaratan tertinggi NU ini.
“Muktamar adalah forum tertinggi organisasi. Karena itu, sejak tahap pendataan peserta, seluruh proses harus dipersiapkan secara cermat, tertib, dan penuh tanggung jawab,” pungkasnya. (DNL)
