JATIMAREA.COM – Upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dini menghadapi potensi risiko gempa bumi di Surabaya perlu diperkuat dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat. Kolaborasi kedua pihak dinilai penting untuk meminimalkan risiko bencana sekaligus mencegah kepanikan ketika gempa terjadi.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya Muhammad Saifuddin mendorong pemerintah bersama masyarakat membangun kerja sama dalam memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dini. Menurutnya, langkah tersebut penting karena hingga kini belum terdapat teknologi yang dapat memprediksi secara langsung kapan gempa bumi akan terjadi.
“Adanya risiko gempa, masyarakat khususnya dan pemerintah harus bekerja sama. Salah satunya dalam melakukan mitigasi dan kesiapan dini. Mengingat potensi risiko gempa ini, masih belum ada teknologi yang bisa memprediksi secara langsung kapan terjadinya gempa,” ujar Saifuddin.
Menurut Saifuddin, mitigasi tidak hanya berkaitan dengan kesiapan masyarakat, tetapi juga perlu didukung penguatan infrastruktur. Selain itu, pemasangan alat sensor dini dinilai dapat menjadi salah satu upaya untuk mendukung sistem peringatan dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.
Ia juga menekankan pentingnya penggunaan data dan informasi yang valid dalam menentukan langkah mitigasi gempa Surabaya. Pemerintah daerah, kata Saifuddin, perlu meningkatkan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) setempat.
Koordinasi tersebut diperlukan agar informasi mengenai potensi bencana maupun langkah kesiapsiagaan yang disampaikan kepada masyarakat bersumber dari data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Karena data itu penting dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah juga harus sering-sering berkoordinasi dengan BMKG setempat untuk kemudian melakukan mitigasi dan kesiapsiagaan secara dini,” katanya.
Masyarakat Diminta Waspada Hoaks Gempa
Selain kesiapan pemerintah, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menghadapi potensi gempa bumi di Surabaya. Saifuddin mengimbau warga tidak mudah menerima atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama ketika muncul situasi yang berpotensi menimbulkan kepanikan.
Menurutnya, informasi yang tidak benar dan tidak relevan dapat meningkatkan keresahan masyarakat. Karena itu, warga diharapkan lebih selektif dalam menerima informasi terkait kebencanaan.
“Paling penting adalah masyarakat. Saya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menerima informasi-informasi yang tidak benar atau hoaks. Karena kalau kemudian terjadi informasi yang tidak relevan dan tidak valid, maka itu akan menimbulkan keresahan di masyarakat,” ujarnya.
Saifuddin menilai penyampaian informasi kebencanaan juga tidak hanya menjadi tanggung jawab BMKG dan pemerintah. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dinilai memiliki peran strategis dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang valid.
Pemerintah melalui Diskominfo, lanjutnya, perlu aktif menyampaikan perkembangan maupun informasi kebencanaan yang telah terverifikasi. Dengan demikian, masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak memiliki dasar yang jelas.
“Informasi-informasi pemerintah harus disampaikan kepada masyarakat yang sebenar-benarnya agar masyarakat tidak mengonsumsi informasi yang tidak benar,” ujar Saifuddin.
Ia menegaskan, informasi yang akurat menjadi bagian penting dari kesiapsiagaan gempa. Selain membantu masyarakat mengambil langkah yang tepat, penyampaian informasi yang valid juga dapat mencegah kepanikan yang berpotensi menimbulkan risiko baru saat terjadi bencana.
Karena itu, penguatan koordinasi pemerintah, BMKG, Diskominfo, serta masyarakat menjadi salah satu bagian penting dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa bumi di Surabaya. (OAM)
