JATIMAREA.COM – Tahapan pelaksanaan Konferensi XVI Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur periode 2026–2031 resmi dimulai. Meskipun pendaftaran bakal calon Ketua PWI Jatim dan Ketua Dewan Kehormatan (DK) Jatim dibuka lebar, dorongan agar pemilihan berlangsung secara aklamasi makin menguat dari kalangan anggota.
Mantan Ketua PWI Kabupaten Gresik, M. Sholahuddin (Hud), menilai pertarungan suara tidak lagi mendesak mengingat kinerja kepengurusan lima tahun terakhir di bawah kepemimpinan Lutfil Hakim (Cak Item) dinilai sangat berhasil.
Tingkat Kepuasan Kepemimpinan Ditaksir Capai 99 Persen
Menurut Hud, di bawah nakhoda Cak Item, PWI Jatim berhasil menunjukkan soliditas organisasi dan capaian program yang luar biasa. Tingkat kepuasan anggota terhadap kepengurusan periode ini dinilai sangat tinggi.
“Kalau saya menilai, tingkat kepuasan terhadap kepengurusan PWI Jatim di bawah Cak Lutfil selama ini mencapai 99 persen. Karena itu, rasanya untuk apa harus ada pertarungan lagi? Tinggal aklamasi dan penetapan saja, baik Ketua PWI maupun Ketua Dewan Kehormatan,” ujar Hud di Surabaya, Selasa (13/10/2026).
Ia menegaskan bahwa gagasan aklamasi ini bukan untuk menutup ruang demokrasi atau mengabaikan peran wartawan senior. Sebaliknya, musyawarah mufakat merupakan bentuk apresiasi tertinggi terhadap keberhasilan kolektif yang telah teruji.
Ukir Sejarah: Peran Vital PWI Jatim dalam Rekonsiliasi Nasional
Keberhasilan kepemimpinan Cak Item tidak hanya diukur dari agenda rutin organisasi. Peran paling monumental terjadi pada tahun 2025, saat PWI Jatim menjadi motor penggerak rekonsiliasi ketika PWI Pusat mengalami dinamika internal.
Peran aktif PWI Jatim tersebut berbuah manis pada terlaksananya Kongres Persatuan PWI pada 30 Agustus 2025, sebuah catatan sejarah penting bagi persatuan pers di Indonesia.
“PWI Jatim bukan hanya mampu menjaga organisasinya sendiri tetap berjalan baik, tetapi juga menjadi salah satu motor persatuan ketika PWI secara nasional menghadapi persoalan serius. Kemampuan menjaga kepercayaan dan menyatukan organisasi adalah kualitas kepemimpinan yang nyata,” tegas mantan wartawan Jawa Pos tersebut.
Aklamasi Bukan Menutup Demokrasi
Hud menambahkan bahwa dalam budaya organisasi, musyawarah mufakat melalui aklamasi tetap merupakan mekanisme yang sah dan demokratis sepanjang sesuai dengan AD/ART.
Pendekatan ini juga dinilai sangat relevan untuk pemilihan Ketua Dewan Kehormatan (DKP) PWI Jatim guna menjaga kesinambungan dalam merawat marwah profesi dan etika jurnalistik di Jawa Timur.
“Bagi saya, aklamasi bukan kemunduran demokrasi, melainkan bentuk hakikat dan makrifat dalam berorganisasi,” pungkasnya.
Pendaftaran Bakal Calon Resmi Dibuka: Ini Syarat Utama
Di sisi lain, Panitia Konferensi XVI PWI Jatim memastikan seluruh tahapan administratif tetap berjalan transparan dan akuntabel. Pendaftaran bakal calon Ketua PWI Jatim dan Ketua DKP dibuka pada 13–15 Oktober 2026.
Ketua Panitia Konferensi XVI PWI Jatim, Machmud Suhermono, menjelaskan beberapa ketentuan penting bagi pendaftar:
1. Sertifikasi: Mengantongi sertifikat Wartawan Utama dan pernah menjadi pengurus PWI.
2. Dukungan Minimum: Mengantongi setidaknya 10 persen dukungan sah dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) Revisi.
3. Jumlah Pemilih: Berdasarkan surat PWI Pusat tertanggal 10 Oktober 2026, total DPS Revisi sebanyak 418 Anggota Biasa. Artinya, setiap bakal calon wajib menyerahkan minimal 42 dukungan sah.
Penyerahan berkas pencalonan dijadwalkan berlangsung pada 15–20 Oktober 2026 di Sekretariat PWI Jatim, Jalan Taman Apsari Nomor 15–17, Surabaya. (MRS)
