JATIMAREA.COM – Kabupaten Banyuwangi kembali menegaskan posisinya sebagai pionir pengembangan smart village di tingkat regional. Kemendagri menyebut Banyuwangi sebagai salah satu percontohan terbaik (best example) dalam penerapan smart city berbasis perdesaan pada ajang The 9th ASEAN Smart Cities Network (ASCN) Annual Meeting 2026.
Forum tahunan yang dipusatkan di Filipina dan digelar secara daring pada 20–21 Juli 2026 ini mempertemukan delegasi kota-kota anggota ASEAN untuk berbagi praktik terbaik dalam membangun kota cerdas yang berkelanjutan. Banyuwangi terpilih menjadi lokasi berkumpulnya para delegasi Indonesia selama pertemuan berlangsung.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal, menyampaikan bahwa Banyuwangi—bersama DKI Jakarta dan Makassar—merupakan anggota paling awal asal Indonesia sejak ASCN dibentuk. Saat ini, Indonesia diwakili oleh enam daerah dengan karakteristik unik: Jakarta (metropolitan), Makassar dan Semarang (urban), Denpasar (pariwisata), serta Banyuwangi dan Sumedang (smart village).
“Kalau yang ingin belajar tentang pengelolaan smart city di wilayah rural, kami persilakan ke Banyuwangi dan Sumedang sebagai best example. Jadi smart city itu bukan hanya milik kota-kota besar,” ujar Safrizal, Senin (20/7/2026).
Dalam forum tersebut, Banyuwangi memaparkan inovasi unggulannya, yaitu Smart Kampung. Program ini melengkapi ragam presentasi anggota Indonesia lainnya, seperti layanan publik digital terintegrasi milik Jakarta, pelayanan berbasis teknologi dari Makassar, digitalisasi desa di Sumedang, strategi kota tangguh Semarang, hingga penguatan pariwisata digital Denpasar.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyambut baik kepercayaan Kemendagri yang menunjuk Banyuwangi sebagai pusat delegasi Indonesia. Menurutnya, hal ini menjadi bentuk pengakuan atas konsistensi Banyuwangi mengembangkan konsep smart city sejak bergabung dalam ASCN pada 2015.
“Bagi Banyuwangi, saat ini kami fokus pada pengentasan kemiskinan. Karena itu, pelayanan publik yang cepat dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat menjadi prioritas, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan,” jelas Ipuk.
Ia menambahkan, penguatan pelayanan di Banyuwangi terus ditingkatkan lewat digitalisasi, penyediaan basis data yang akurat, serta pelibatan aktif masyarakat agar setiap program pemerintah tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata. (SUG)
