JATIMAREA.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memperketat pengawasan dan pengecekan terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dilakukan menyusul kasus ratusan santri yang diduga mengalami keracunan makanan.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan, penguatan pengawasan menjadi bagian dari evaluasi yang dilakukan bersama Satgas MBG Jawa Timur. Pemerintah juga telah melakukan konsolidasi untuk mendalami faktor yang menyebabkan terjadinya dugaan keracunan tersebut.
“Sebagai pemerintah, ini terjadi kesekian kalinya tentu sangat prihatin. Oleh karena itu, Satgas sedang melakukan pendalaman dan sudah melaporkan kepada BGN untuk bisa menindaklanjuti penyelidikan terkait faktor penyebab keracunan tersebut,” kata Adhy, Rabu (2/9/2026).
Menurut Adhy, pengawasan terhadap dapur SPPG selama ini sebenarnya telah dilakukan secara berkala. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Namun, setelah munculnya kejadian tersebut, Pemprov Jatim akan kembali memperketat pengelolaan dapur SPPG. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh standar keamanan, kebersihan, serta prosedur pengolahan makanan diterapkan secara konsisten.
“Kita betul-betul dicek secara berkala kondisi dapur tersebut. Kita perketat lagi bagaimana pengelolaan dapur MBG dengan baik,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Jatim juga akan memanggil seluruh pengusaha dan pengelola dapur SPPG. Mereka akan diminta melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh ketentuan dan standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan makanan.
“Pertama setelah konsolidasi kita memanggil seluruh pengusaha dapur, pengelola dapur. Kemudian memastikan kembali apakah aturan-aturan sudah ditaati dan SOP dari pengelolaan masak, dapur, dan semua aturan sudah ditaati atau belum,” kata Adhy.
Pemprov Jatim berharap pengecekan secara berkala dapat memperkuat langkah pencegahan dan memastikan potensi persoalan dapat diketahui lebih awal. Dengan demikian, pengawasan terhadap dapur SPPG tidak hanya dilakukan setelah terjadi insiden.
Sementara itu, pemerintah masih menunggu hasil pendalaman dan penyelidikan untuk memastikan faktor penyebab dugaan keracunan. Hasil tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah evaluasi dan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. (FWI)
